MEDIA MATARAKYATNEWS || NABIRE – Ketua Ojek Nabire Sejahtera, Jhoni Basna, menyampaikan sejumlah imbauan penting kepada masyarakat dan aparat keamanan, terkait operasional ojek di wilayah Nabire. Hal ini, disampaikannya usai mengikuti kegiatan coffee morning bersama Kapolres Nabire dan jajaran Satlantas Polres Nabire, dalam rangka membahas peningkatan keamanan dan ketertiban lalu lintas, khususnya yang melibatkan jasa transportasi ojek.
Dalam keterangannya, Jhoni menekankan pentingnya masyarakat untuk selalu memperhatikan identitas ojek yang mereka gunakan.
“Pertama, kami harap masyarakat bisa memperhatikan nomor helm dan tanda-tanda yang biasa diberikan setiap bulan. Semua ojek yang tergabung dalam kami punya komunitas itu terdata dan terpantau,” tegasnya.
Ia mengingatkan, agar masyarakat tidak sembarangan menggunakan jasa ojek yang tidak resmi atau tidak terdaftar, karena dapat berisiko terhadap keselamatan, dan bisa mencoreng nama baik komunitas ojek lainnya.
Dalam hal keamanan, Jhoni menyampaikan apresiasinya kepada Kapolres Nabire dan jajaran Satlantas, yang telah membuka ruang dialog dengan komunitas ojek. Ia mengusulkan penambahan pos keamanan di beberapa titik rawan seperti Jayanti KPR, Kalibobo, dan Putaran 2, termasuk area belakang DPR yang dinilai rawan kriminalitas dan pembegalan.
“Kami sangat bersyukur, bisa diundang dan duduk bersama membicarakan soal keamanan. Harapan kami, pos keamanan bisa diaktifkan kembali, dan ditambah di beberapa titik rawan,” ujarnya.
Terkait keberadaan ojek asli Papua (OAP), yang belakangan menjadi sorotan Jhoni menegaskan bahwa, seluruh pengoperasian ojek sudah diatur melalui Perda Nomor 3 Tahun 2019, tentang perizinan ojek. Ia juga menolak keras segala bentuk aksi demonstrasi tanpa dasar hukum yang sah.
Selain itu, Ketua Ojek Nabire Sejahtera juga menyoroti pentingnya kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM, bagi para pengemudi ojek. Ia mengakui bahwa sebagian besar pengojek yang datang dari luar daerah belum memiliki SIM saat pertama kali bekerja, namun pihaknya telah melakukan upaya kolektif untuk menguruskan SIM demi kepentingan bersama.
“Kalau semua lengkap, saat terjadi kecelakaan atau ada masalah, kami bisa bantu mereka tanpa dipersulit. SIM itu bukan cuma aturan, tapi juga jadi alat bantu koordinasi dengan pihak kepolisian,” jelasnya.
Terkait penggunaan helm oleh penumpang, Jhoni menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat mulai meningkat, terutama setelah adanya sweeping rutin dari pihak kepolisian. Ia juga menyayangkan sebagian penumpang, khususnya mama-mama yang membawa barang dari pasar, enggan menggunakan helm karena keterbatasan ruang di motor.
“Kami sudah kasih helm, tapi kadang mereka tidak mau pakai. Tapi syukur sekarang sudah mulai sadar, helm mulai terlihat dipakai di pagi hari,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Jhoni berharap agar sinergi antara komunitas ojek dan kepolisian terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga ketertiban berlalu lintas dan kenyamanan masyarakat.
“Kami siap jadi mitra polisi, tinggal bagaimana koordinasi dan kerja samanya dijaga. Kalau ada anggota kami yang melanggar, silakan ditindak. Tapi kami juga mohon agar suara kami didengar,” pungkasnya.
RED-MATARAKYATNEWS
JN. Ngangalo
