MEDIA MATARAKYATNEWS || Jakarta (12/3/2025) – Dunia pers Indonesia kembali dihantui oleh kontroversi dan dugaan korupsi. Di tengah sorotan tajam terhadap dugaan penyelewengan dana hibah BUMN untuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Dewan Pers justru menerbitkan surat edaran yang dianggap sebagai upaya membungkam media. Surat edaran tersebut melarang instansi pemerintah dan pihak lain untuk melayani permintaan dari media, baik yang berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.
Dugaan penyimpangan dana hibah UKW ini melibatkan dana miliaran rupiah yang dialokasikan untuk peningkatan kompetensi wartawan. Namun, alih-alih digunakan sesuai tujuan, dana tersebut diduga mengalir ke kantong pribadi sejumlah pihak, termasuk mantan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, secara tegas menuntut aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini dan menetapkan Hendry Ch Bangun sebagai tersangka.
“Hendry Ch Bangun harus segera ditetapkan sebagai tersangka! Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kompetensi wartawan justru diduga disalahgunakan oleh oknum pengurus PWI. Jika kasus ini tidak segera ditindak, maka dunia pers akan menjadi sarang mafia yang melindungi koruptor,” tegas Wilson.
Pengamat hukum Agung Setiawan juga menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar konflik internal organisasi, melainkan persoalan hukum yang harus diselesaikan secara transparan.
“Ini menyangkut keuangan negara. Dugaan korupsi yang terjadi harus diusut tuntas agar dunia pers tidak dicemari praktik-praktik kotor,” ujarnya.
Di tengah polemik ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik PWI atas permintaan Dewan Kehormatan PWI. Langkah ini menuai pertanyaan, apakah ini murni langkah hukum atau ada unsur tekanan politik.
“Jika ini menyangkut kepentingan publik, maka harus ada transparansi. Jangan sampai langkah ini justru digunakan untuk menutupi skandal yang lebih besar,” ungkap Pengamat hukum tata negara, Dr. Anwar Firman.
Sementara itu, Dewan Pers yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kebebasan pers, justru menuai kritik tajam atas surat edarannya. Surat edaran tersebut dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap jurnalis yang kritis.
“Dewan Pers seharusnya memperjuangkan kebebasan pers, bukan malah membatasi kerja jurnalistik! Langkah ini hanya akan semakin memperburuk kondisi pers di Indonesia,” ujar Wilson Lalengke.
Ia juga menduga bahwa beberapa komisioner Dewan Pers ikut menikmati aliran dana hibah yang diduga diselewengkan.
“Jika tudingan ini terbukti, maka Dewan Pers bukan lagi sebagai pelindung kebebasan pers, melainkan bagian dari skandal besar,” tambahnya.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah kebebasan pers di Indonesia sedang berada di ambang kehancuran? Apakah dunia jurnalistik masih memiliki independensi atau telah dikendalikan oleh kepentingan tertentu? Akankah kasus ini benar-benar diusut atau justru akan tenggelam seperti banyak kasus korupsi lainnya?
Wilson Lalengke menyerukan agar seluruh jurnalis bersatu untuk membersihkan dunia pers dari praktik korupsi.
“Jika kita tidak bertindak sekarang, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita lawan korupsi di dunia pers!” serunya.
Kini, semua mata tertuju pada aparat penegak hukum. Akankah mereka berani mengusut tuntas kasus ini? Ataukah pers Indonesia akan terus dikendalikan oleh segelintir elite yang hanya mementingkan kepentingan pribadi?
Yang pasti, pers harus tetap independen. Jika intervensi dan korupsi terus dibiarkan, kebebasan pers di Indonesia hanya akan menjadi sebuah ilusi.(*)
Red – Matarakyatnews
