MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening bank yang disiapkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang kemudian menuai sorotan publik.
Pemerintah menugaskan bank pelat merah dari Himbara, khususnya BRI dan BSI, untuk memfasilitasi dan menyiapkan pembukaan rekening bagi masyarakat.
Masyarakat menyoroti kebijakan ini dengan kekhawatiran bahwa pemerintah dapat memantau aset pribadi secara berlebihan atau mempermudah penarikan pajak.
Muncul pertanyaan publik mengenai urgensi kepemilikan rekening bagi warga prasejahtera yang berisiko terbebani biaya administrasi bulanan atau potensi rekening pasif.
Sejumlah pengamat politik menilai integrasi data Dukcapil, Bank Indonesia, dan rekening personal secara otomatis berisiko meningkatkan kontrol negara (state surveillance) terhadap privasi finansial warga negara.
Di satu sisi, sistem ini mempersulit perputaran uang ilegal seperti korupsi atau judi online. Namun di sisi lain, jika tidak ada regulasi perlindungan data yang kuat, sistem ini dikhawatirkan dapat disalahgunakan secara politik untuk memantau atau menekan aktor ekonomi dan oposisi politik melalui instrumen perpajakan atau pembekuan aset.
Diketahui, Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026), sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan nasional dan memperkuat penyaluran berbagai program pemerintah secara lebih efektif.
“Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.
Airlangga menjelaskan, program tersebut akan memanfaatkan basis data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia, khususnya sistem pembayaran nasional.
“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” katanya.
