JAKARTA || Media MatarakyatNews.com,05/11/2023 – Selama berpuluh-puluh tahun, pelaut selalu absen dalam pentas perpolitikan Indonesia. Pasalnya, profesi nenek moyang bangsa Indonesia itu tidak pernah ada yang duduk dalam struktur lembaga politik (partai) atau institusi pemerintahan seperti di legislatif dan eksekutif.
Jika pun ada, namun tak bisa berbuat banyak saat ini mengingat nasib pelaut di Indonesia masih tak kunjung membaik. Atas inisiatif sendiri mencalonkan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
“Setelah saya bekerja didarat saya melihat bahwa semua kebijakan di Indonesia ini adalah kebijakan politik, baik itu pendidikan dan kesehatan ucap Capt Arief Supriatna M.M. Tr. M. Mar. Pada media di acara silaturahmi Partai Indonesia Maju, di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu, (05/12/2023).
Ia juga masuk nominasi caleg partai Bulan Bintang, inilah pelaut akan mati-matian memperjuangkan aspirasinya.
Lebih lanjut ucap calon legislatif DPRD Jakarta Dapil 2 yang meliputi Cilincing , Koja dan Kelapa Gading tersebut, Ia optimis akan mendulang suara di dapil tersebut melalui visi dan program kelautannya.
Lebih jauh Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 2 yang meliputi wilayah Cilincing, Koja dan Kelapa Gading tersebut mengatakan ,”Dan saya melihat masih belum meratanya pembangunan politik khususnya pendidikan , jadi saya konsen ke pendidikan ,itu yang pertama ujarnya .
“Lalu yang kedua konsen saya , karena saya seorang pelaut maka saya akan fokus memperjuangkan pelaut- pelaut Indonesia yang belum mendapatkan gaji sesuai standar Internasional ,Tutur Arief lagi..Ia menegaskan jika dirinya mendapatkan mandat dari masyarakat, khususnya di wilayah Cilincing ,Koja dan Kelapa Gading, maka Ia akan memperjuangkan terbentuknya peraturan daerah tentang standar gaji pelaut, * kan buruh ada dan kalo pelaut belum ada contohnya di Sunda Kelapa masih banyak gaji pelaut yang Sembilan ratus ribu hingga satu juta itu yang akan saya perjuangkan , selain pendidikan dan kesehatan.” Tuturnya.
Arief menjelaskan saat ini masih banyak warga yang mengeluhkan tentang pelayanan kesehatan , Ia menyebut pelayanan kesehatan masih banyak yang di kotak-kotakan terkait penggunaan BPJS kelas 3.
“Masih banyak oknum-oknum yang meremehkan orang yang mempunyai BPJS kelas 3, itu yang dikeluhkan warga saat kami berkunjung langsung ke masyarakat” kata Arief lagi.
Di samping masalah kesehatan , menurut anak buah Yusril Ihza Mahendra tersebut bahwa di wilayah Cilincing , Koja dan Kelapa Gading masih belum berlakunya otonomi daerah , contohnya petugas PPSU yang bukan warga DKI Jakarta .
“Contoh petugas Kebersihan di Koja berasal dari luar daerah ,sementara warga Koja sendiri masih banyak yang mengganggur, jadi konsen saya ke depannya akan ada peraturan daerah untuk pegawai -pegawai yang ada di daerah Cilincing ,Koja dan Kelapa Gading yang harus warga daerah tersebut,” Pungkas Arief .
Redaksi – MatarakyatNews
H S D
