MEDIA MATARAKYATNEWS || LUWU – Dugaan pemalakan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) industri, untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), kembali mencuat di wilayah Luwu Raya. Perusahaan distribusi energi PT Langgeng Energi Prima, menjadi korban setelah kendaraan tangki pengangkut BBM, milik mereka diduga dihentikan secara paksa oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh seseorang bernama Ilham.
Kelompok tersebut, meminta sejumlah uang dengan dalih pemberdayaan masyarakat setempat, tanpa dasar hukum yang jelas.
Peristiwa ini mengundang kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis hukum dan energi, Reski Halim, yang menyebut tindakan itu sebagai bentuk premanisme berkedok kearifan lokal.
Ini bukan pemberdayaan. Ini pemalakan berkedok kearifan lokal. Ilham dan kelompoknya, telah menjadikan distribusi energi sebagai ladang pungli. Negara tidak boleh tunduk pada model premanisme, yang dibungkus dengan narasi palsu seperti ini,” tegas Reski.
Kelompok Ilham, disebut tidak memiliki legalitas dalam menghadang dan menuntut uang dari pengemudi tangki BBM. Padahal, distribusi tersebut merupakan bagian dari upaya penyediaan listrik untuk masyarakat pelosok, yang belum terjangkau jaringan PLN.
Reski menegaskan, pentingnya kehadiran Negara dalam menindak tegas praktik-praktik pemerasan, yang mengatasnamakan masyarakat lokal.
“PLTMH bukan proyek elite, melainkan sumber harapan rakyat kecil yang belum terjamah jaringan listrik Nasional. Ketika distribusinya dipalak, maka yang gelap bukan hanya jaringan listrik, tapi juga akal sehat dan nurani,” lanjutnya.
Ia juga memperingatkan bahwa, pembiaran terhadap tindakan seperti ini akan menciptakan iklim ketakutan, dan membuka ruang bagi munculnya pelaku-pelaku serupa.
“Kalau hari ini kita diam, besok-besok akan muncul ‘Ilham-Ilham’ lain, yang merasa berhak memalak siapapun yang lewat di depan rumahnya. Aparat harus turun tangan, tangkap, dan adili para pelaku. Jangan biarkan jalur distribusi energi, dikendalikan oleh preman-preman baru yang bermuka manis, tapi berhati rakus,” pungkasnya.
Aksi ini, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi di daerah-daerah tertinggal, yang justru sangat membutuhkan percepatan pembangunan dan elektrifikasi. Reski menyatakan bahwa Negara harus hadir tidak hanya dalam seremoni, tetapi juga dalam menjamin kelancaran distribusi energi dari gangguan premanisme.
“Rakyat butuh terang, bukan teror dari oknum yang bersembunyi di balik nama masyarakat. Keamanan distribusi BBM, adalah harga mati demi kelangsungan hidup dan kemajuan di daerah-daerah tertinggal,” tutupnya.
RED-MATARAKYATNEWS
JN. Ngangalo
