MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, turut serta hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam usaha pencegahan dan pemberantasan Korupsi di wilayah Sulawesi Utara, yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Rabu, (13/08/2025).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dengan cukup kritis, memaparkan tinjauan dan permasalahan mengenai korupsi, yang terjadi di Daerah Sulawesi Utara. Dengan suara yang lantang, tegas dan lugas, serta sarat data valid, Gubernur memberikan paparannya dengan terperinci. Momentum ini, menjadi sinyal jelas bahwa Sulawesi Utara menutup rapat celah bagi korupsi, sekaligus mengobarkan semangat kolektif untuk membangun daerah, dengan pondasi integritas yang kokoh dan bersih dari Korupsi.
Dalam pemaparannya, Gubernur menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi, merupakan prioritas utama Pemerintah Daerah. Dari delapan misi pembangunan Sulut, misi pertama secara khusus diarahkan untuk memerangi korupsi, hingga ke akar-akarnya.
Gubernur menguraikan satu per satu faktor penyebab korupsi, mulai dari kelemahan sistem, lemahnya pengendalian intern (SPIP), faktor individu, hingga pengaruh budaya yang cenderung membiarkan dan mentolerir terhadap praktik yang curang.
Di Provinsi Sulawesi Utara, permasalahan korupsi menjadi perhatian serius. Karena itu, diperlukan strategi khusus dan langkah konkret melalui komitmen bersama, untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
“Melalui kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, baik Pemerintah pusat maupun Daerah, serta instansi penegak hukum, untuk dapat saling berkolaborasi dan bersinergi, dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga pencegahan korupsi, dapat berjalan lebih sistematis, terarah, dan memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Pungkas Gubernur Yulius.
Kegiatan rapat koordinasi ini, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dengan didampingi jajaran Pimpinan KPK Republik Indonesia. Rakor tersebut, adalah sebagai langkah nyata Pemerintah dalam memperkuat integritas dan transparansi tata kelola Pemerintahan yang bersih dari Korupsi.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut, ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan seluruh Kepala Daerah di Sulawesi Utara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulut, para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara, para Ketua DPRD kabupaten dan kota, Sekretaris Daerah, serta para Inspektur Daerah.
RED-MATARAKYATNEWS
NICXON A.S
