MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP termasuk kepala daerah di Sulut menunda kegiatan retret yang diadakan Pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Instruksi Mega ini menuai reaksi dari sejumlah pihak.
Mega mengeluarkan instruksi ini usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku. perintah ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2).
Pengamat dan Praktisi Hukum asal Sulawesi Utara, Supriyad Pangellu, S.H., M.H angkat bicara.
Supriyadi menjelaskan instruksi dari Megawati untuk tidak mengikuti petunjuk Presiden Probowo sangat disesalkan.
Megawati tidak bisa membedakan antara posisi kader partai dan pejabat negara dalam mengembang amanah, sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati,wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
“Kegiatan yang akan diselenggarakan di Magelang ini sudah diprogramkan oleh pemerintah, jadi ini mau ikut atau tidak ini tergantung dari kepala daerah itu sendiri.
Kalau kepala daerah lebih mengedepankan kepentingan partai menurut saya ini adalah bentuk pembangkangan kepada Presiden,” ujar Supriyadi, dikutip Tribun Manado Jumat, (21/2/2025).
Saya yakin mereka akan mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun mungkin golongan atau partainya masing-masing
Ada dua poin perintah dalam surat yang ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. Berikut ini poin-poinnya:
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call.
Instruksi Mega ini membuat Presiden RI ke-7 Joko Widodo ikut berkomentar, “inikan urusan pemerintahan, bukan partai. mereka dipilih rakyat bukan partai. Ini undangan presiden harusnya hadir. kata Jokowi”.
Hal ini ditanggapi kader partai PDIP bahwa ini urusan partai, bukan urusan orang lain, dan mereka para kader partai menunggu arahan ketua umum. Intinya kami siap ikut retret, namun waktu akan di tentukan kemudian.
RED-MATARAKYATNEWS
Editor : Hj. Najmah
