MEDIA MATARAKYATNEWS || MANADO – Genap seratus hari pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay di Sulawesi Utara, kritik tajam dilayangkan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado. Mereka menilai bahwa, alih-alih menunjukkan arah pembangunan yang terukur, pemerintah Provinsi justru lebih sibuk membangun citra melalui serangkaian kunjungan kerja yang dinilai hanya bersifat seremonial.
Hal ini di bantah langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara, Steven Liow, Ia secara tegas meluruskan kritik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang dinilai prematur dan tidak komprehensif terhadap kinerja 100 hari Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-VICTORY).
Dalam pernyataan resminya, Steven menegaskan Sulut bukan arena politik murahan, melainkan wilayah kerja nyata berbasis perencanaan strategis.
“Ritme kerja pemprov bukan sprint, tapi maraton berorientasi hasil. GMNI perlu memahami fase krusial penyusunan RPJMD 2025-2030 sebagai landasan pembangunan berkelanjutan,” tegas Steven.
Kritik asal bunyi (Asbun) GMNI 100 Hari Kerja YSK-VICTORY di Katakan Seremoni. nyatanya mereka bekerja tidak kenal waktu bahkan SKPD bekerja sampai jam 3 subuh. Dalam 100 hari kerja, pemerintahan YSK-VICTORY telah menuntaskan beberapa kebijakan penting di sektor pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
Program-program strategis nasional juga disinergikan, meskipun di tengah efisiensi anggaran. Meski ada efisiensi, anggaran yang seharusnya ditiadakan kegiatan justru dikembalikan untuk mendukung program prioritas nasional di Sulawesi Utara.
Steven menjelaskan bahwa 100 hari pertama YSK-VICTORY diisi aksi konkret: sinkronisasi lintas kementerian, realokasi anggaran efisien ke sektor strategis, pembukaan lahan persawahan di Bolaang Mongondow Raya, percepatan pembangunan irigasi Minahasa, serta penyusunan roadmap ketahanan pangan bersama kementerian teknis.
“Rapat kami dari pagi hingga dini hari berfokus pada output, bukan pencitraan,” imbuhnya, menepis tudingan kerja seremonial. tuturnya”.
Kadis Kominfo ini juga menolak keras metodologi perbandingan sembrono GMNI antar provinsi. “Setiap daerah punya DNA kebijakan unik. Memaksa perbandingan dengan kacamata sempit adalah pengaburan fakta,” tegasnya.
Steven Liow menegaskan kita harus patuh pada aturan dan kita jaga agar tidak keluar rel dari setiap kebijakan. Dikatakannya bahwa Pemprov bukan anti kritik namun, kritik harusnya berbasis data, bukan kritik berdasar emosi atau kepentingan sempit. pungkasnya”.
RED-MATARAKYATNEWS
Editor : Ferdi Takalelumang
