Mahasiswa Puncak Gelar Aksi Damai di DPRP Papua Tengah, Desak Penarikan Militer dan Pembentukan Pansus Usut Pelanggaran HAM

Papua Tengah154 Dilihat

MEDIA MATARAKYATNEWS || Nabire, Papua Tengah 10/4/2025 – Sekitar 150 mahasiswa dari Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak (KMPP) yang menuntut ilmu di kota studi Nabire, Jayapura, dan Manokwari, menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor DPRP Papua Tengah pada Kamis (10/4/2025) pagi. Aksi ini dilakukan untuk menyoroti kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Kabupaten Puncak.

Sebelum melakukan long march menuju Kantor DPRP Papua Tengah, Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., menghimbau para mahasiswa untuk menjaga ketertiban, tidak mengganggu arus lalu lintas, serta tidak membawa senjata tajam. Himbauan tersebut disambut baik oleh Koordinator Aksi, Nis Tabenak, yang menyatakan kesiapannya mengikuti arahan dan menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Baca Juga  Wujud Keakraban, Danramil Homeyo Laksanakan Komunikasi Sosial KOMSOS Dengan Warga di Kampung Pogapa

Aksi dimulai dari Asrama Puncak dan dilanjutkan dengan long march menuju Kantor DPRP Papua Tengah dengan pengawalan ketat dari Polres Nabire.

Koordinator aksi, Nis Tabenak, menegaskan bahwa demonstrasi akan berlangsung tertib dan sesuai arahan pihak Kepolisian.

Setiba di DPRP Papua Tengah, massa diterima oleh Wakil Ketua I DPRP Papua Tengah, Bapak Diben Elabi, S.Th., dan tujuh anggota dewan lainnya. Mahasiswa menyampaikan tuntutan agar militer ditarik dari wilayah Puncak dan segera dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus Tarina Murib dan pelanggaran HAM lainnya.

Baca Juga  Babinsa Kalibobo Hadiri Peringatan Isra Mi’raj Bersama Warga di Wilayah Binaan

Usai menyampaikan tuntutan, massa aksi kembali ke asrama dengan pengawalan dari personel Polres Nabire. Aksi demonstrasi yang berlangsung selama beberapa jam ini berakhir dengan tertib dan kondusif.

“Kami mengharapkan agar DPRP Papua Tengah serius menanggapi tuntutan kami dan segera menindaklanjuti permintaan penarikan militer dan pembentukan Pansus untuk mengusut kasus pelanggaran HAM di wilayah Kabupaten Puncak,” ujar Nis Tabenak. (*)

Baca Juga  Babinsa 1705-01/Nabire Dampingi Penyaluran Bantuan Sembako Untuk Warga Korban Bencana Abrasi.l

Red – MatarakyatNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *