MEDIA MATARAKYATNEWS || MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah kabupaten dan kota, dihadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, di ruangan Mapalus Kantor Gubernur, pada Rabu, (12/3/2025).
Hadir dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE., Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, Sekretaris Provinsi, para asisten, serta Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Sulut. Selain itu, pejabat dari kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, seperti Sekretaris Daerah, Inspektorat, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bagian Hukum Setda, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Agenda rapat ini dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, dengan acuan surat edaran Mendagri 900/833/SJ, 23 Februari 2025.
Dalam rapat Koordinasi Gubernur Yulius mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan agar supaya langkah-langkah yang diambil Pemprov serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulut terkait penganggaran sesuai dengan Regulasi. diharapkan setiap daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel demi pembangunan yang lebih baik di Sulawesi Utara.
“Sehingga ke depan apa yang dilakukan provinsi sesuai dengan aturan yang ada. Kita juga harus bersinergi kabupaten dan kota agar tidak bertabrakan artinya jika kita ada gabungan antara kabupaten dan kota bersama-sama kita akan kuat.
“Anggaran-anggaran yang tidak perlu dipangkas seperti ATK dan lainya. Termasuk kebutuhan obat obatan di rumah sakit daerah itu akan dievaluasi,” tukas Gubernur”.
Gubernur kembali menegaskan, dengan bersatu bersinergi kepala daerah kabupaten dan kota tentunya kita akan kuat.
Kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dalam rapat tersebut menjelaskan strategi efisiensi belanja guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Memang ada beberapa poin terkait hal-hal teknis, salah satunya adalah tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Sehingga kita bisa memfasilitasi untuk konsultasi berjenjang dan teknis. Jadi kebingungan-kebingungan soal penganggaran, tagging-nya, fiturnya, ini coba kita perbaiki,” ujarnya.
“Perlu dipahami efisiensi ini bukan memangkas anggaran pelayanan mendasar seperti kesehatan dan lainya,”tambahnya.
Efisiensi anggaran ini adalah memangkas kegiatan yang tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, biaya konsultan, makan minum, ATK.
Lanjut Wamen, mengapa ada program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, sekolah Garuda, irigasi, penguatan pangan swasembada.
“Karena ada landasan pemikiranya, artinya sebelum masuk ke detail efisiensi anggaran perlu dipahami dulu dasar pemikiran itu,” jelas Wamendagri
Wamendagri mengakui, di Sulut ini kelemahan yang terjadi adalah kordinasi kepala daerah, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.
“Nah, kita bicara ini terkait disiplin, koordinasi, kolaborsi. Tanpa koordinasi kolaborasi Gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengayomi dan memotivasi kepala daerah target-target nasional bisa tercapai, tidak mungkin,” tutur Arya.
RED-MATARAKYATNEWS
Editor : Ferdi Takalelumang
