MEDIA MATARAKYATNEWS || NABIRE, PAPUA TENGAH – Di bawah terik matahari dan debu jalanan Nabire, para sopir logistik Papua Tengah memilih berhenti sejenak dari rutinitas keras mereka. Bukan karena lelah, melainkan karena ingin menyuarakan sesuatu yang jauh lebih besar: harapan akan perubahan nyata di tanah sendiri.
Asosiasi Driver Logistik Papua Tengah (ADLPT), resmi mengumumkan aksi mogok sementara sebagai bentuk protes terhadap rusaknya infrastruktur jalan, lemahnya keamanan, dan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Surat resmi bertanggal 14 Oktober 2025, telah disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah, sebagai penegasan bahwa suara para sopir tidak lagi bisa diabaikan.
Keputusan untuk mogok ini bukan tindakan emosional, melainkan langkah sadar untuk membuka mata pemerintah terhadap realitas di lapangan. Setiap hari, para sopir mempertaruhkan nyawa demi memastikan logistik dan kebutuhan pokok sampai ke pelosok wilayah.
Jalur utama yang menghubungkan Nabire-Dogiyai-Deiyai-Paniai kini menjadi simbol perjuangan mereka. Selain rusak parah dan berlubang, jalur ini juga kerap diselimuti ancaman pemalangan serta aksi perampokan. Para sopir harus melewati rute berisiko tinggi demi menjaga roda perekonomian masyarakat pegunungan tetap berputar.
Lemahnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, turut memperburuk keadaan. Banyak sopir mengaku kesulitan, mendapatkan bahan bakar dengan harga subsidi, padahal mereka justru menjadi urat nadi distribusi barang ke pelosok daerah.
ADLPT menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:
1.Perbaikan infrastruktur jalan lintas kabupaten,
2.Peningkatan keamanan jalur distribusi, dan
3.Penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.
Para sopir bersepakat, untuk menghentikan sementara aktivitas pengangkutan hingga ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah. Aksi mogok ini akan dimulai Selasa, 14 Oktober 2025, dengan titik kumpul di Pantai Nabire, sebelum mereka bergerak menuju Kantor Gubernur Papua Tengah guna menyerahkan surat tuntutan secara langsung. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Papua Tengah, DPRD, serta para bupati dan kapolres di wilayah Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.
Mogok massal ini, diperkirakan akan memengaruhi pasokan logistik dan bahan pokok di wilayah pegunungan tengah Papua. Namun di sisi lain, aksi ini menjadi pengingat penting: tanpa perbaikan sistem dan perhatian pemerintah, rantai distribusi akan terus rapuh. Para sopir yang seharusnya menjadi pahlawan ekonomi justru kerap menjadi korban dari ketidakadilan struktural.
Meski demikian, aksi ADLPT mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Mereka menilai langkah ini sebagai wujud keberanian kolektif, bukan sekadar mogok kerja, melainkan panggilan nurani untuk menuntut keadilan dan tanggung jawab sosial dari pemerintah.
ADLPT, berharap agar pemerintah segera merespons tuntutan mereka dengan langkah konkret. Para sopir ingin Papua Tengah memiliki jalan yang layak, keamanan yang stabil, serta sistem distribusi BBM yang berpihak pada rakyat kecil.
Pada akhirnya, aksi mogok ini bukan sekadar bentuk perlawanan. Ia adalah pesan moral, dari jalanan berdebu Papua Tengah, pesan dari para sopir yang terbiasa menempuh jarak jauh, namun kini memilih menempuh perjalanan baru: perjalanan menuju keadilan, keberpihakan, dan perubahan sesungguhnya.
RED-MATARAKYATNEWS
JN. Ngangalo
