MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai Pencegahan Korupsi, bersama seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, yang bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Rabu, (13/08/2025).
Kegiatan tersebut, turut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, Sekdaprov, Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune J.E Ganda, SE.MAP.MM.Msi bersama ketua DPRD Minut Vonny A.Rumimpunu di dampingi oleh Sekda Ir Wowiling, Msi, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, staf humas, protokoler dan admin Mcp.
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan akan pentingnya komitmen kolektif semua pemangku kepentingan, untuk berkolaborasi membangun Pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. “Pemda dan DPRD, adalah aktor utama penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh sebab itu, harus menjaga sinergitas dan Kolaborasi yang benar, “tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa, faktor utama yang memicu terjadinya korupsi di daerah, antara lain adalah Integritas penyelenggara Negara yang rendah, kondisi sinergitas dan Kolaborasi Pemda dan DPRD yang tidak sehat, dan soal penegakkan hukum yang belum mencerminkan kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu dipahami bersama, pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini Pemerintahan. Yohanis menegaskan bahwa, area yang paling rawan korupsi adalah Sumber daya alam, BUMD, dana Desa dan Keuangan Daerah program Pemerintah Pusat. “Terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Minut Joune Ganda menegaskan akan tujuan kegiatan Rakor ini, antara lain untuk menyatukan komitmen bersama terkait pencegahan Korupsi di Daerah. Dimana hal tersebut, secara simbolis dilakukan dengan penandatanganan Komitmen Kepala Daerah beserta Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota, bersama dengan KPK.
“Pencegahan korupsi, menjadi satu perintah bagi jajaran Pemkab Minut untuk berkomitmen, mendukung penerapannya di daerah yang dilakukan secara ketat, sistimatis dan masiv oleh Inspektorat. Hal ini, menjadi salah satu skala prioritas dalam Pemerintahan yang saya pimpin, di periode yang kedua. “Tegas Bupati Joune Ganda yang juga Sekjen APKASI.
Sementara itu, Kepala Inspektorat kabupaten Minut Steven Tuwaidan, menjelaskan terkait Komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung(JGKWL), dalam pemberantasan Korupsi sangat tinggi. Dimana segala bentuk program, yang menjadi program strategis di Pemda, selalu dikawal mulai dari proses perencanaan pelaksanaan sampai pelaporan.
Dalam setiap kesempatan, Tuwaidan mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati senantiasa selalu menyampaikan, untuk memperkuat kapabilitas APIP dan komitmen dari para Kepala OPD, agar menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut berarti, dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan regulasi, agar supaya tdk terjerat dengan masalah hukum.
“Salah satu indikator dan fakta dari komitmen JGKWL, dalam mencegah korupsi di Minut adalah, capaian MCSP KPK Tahun 2024, dimana di Sulawesi Utara untuk Kabupaten Minahasa Utara, mendapatkan peringkat pertama. Sehingga melalui arahan dan perintah dari Pimpinan, agar prestasi itu tetap dipertahankan pada tahun 2025 ini, “tandas Steven Tuwaidan.
RED-MATARAKYATNEWS
NICXON A.S
