MEDIA MATARAKYATNEWS || PANGKALPINANG – Bertempat di ruang kerja Gubernur rapat koordinasi dipimpin langsung Gubernur Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, bahas soal pemesanan atau pemblokiran sejumlah kursi pesawat (Block Seat). Kamis, (2/4/2026)
Rapat koordinasi membahas soal Block Seat yang rencananya diperuntukkan untuk 6 orang pejabat itu, dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Babel dan pihak maskapai.
“Forkopimda punya jatah untuk berangkat, 1 jam jatah Forkopimda 6 seat, 1 jam tidak ada boleh jual itu kita usulkan,” ujar Gubernur Hidayat dikutip Babel Terkini.com
“Jangan sampai pak Kapolda, pak Kajati dipanggil Jaksa Agung tahu-tahu tidak bisa berangkat gitu” ucapnya.
Gubernur Hidayat juga menyampaikan bahwa Block Seat berlaku untuk semua maskapai penerbangan.
“Menahan 1 jam untuk 6 seat, 1 pesawat 1 jadi wajar kan, semua maskapai,” kata Gubernur.
Sementara itu, Tokoh pejuang pembentukan Provinsi Bangka Belitung, Agus Adaw menyampaikan kritik keras terhadap wacana kebijakan Gubenur Hidayat terkait Block Seat penerbangan khusus bagi pejabat Bangka Belitung.
Hal itu disampaikan Agus Adaw saat dimintai tanggapan oleh awak media di kediamannya di Perumnas Bukit Merapen, Pangkalpinang, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, wacana itu keliru dan tidak realistis. Ia menilai, penerbangan komersil merupakan layanan publik yang diperuntukkan bagi seluruh penumpang tanpa membedakan status.
“Secara logika, ini tidak benar. Pesawat itu bukan untuk pejabat saja, tapi untuk semua penumpang. Bahkan penjahat, penjilat, pengkhianat pun punya hak naik pesawat,” ujar Agus Adaw.
“Ndak usah pakai maskapai penerbangan umum. Siapkan sendiri saja pesawatnya, itu lebih enak,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Agus Adaw juga menyinggung pentingnya komunikasi yang baik dalam menyampaikan kebijakan publik. Menurut dia, Pemprov Babel sebaiknya memiliki juru bicara yang mampu menjelaskan kebijakan secara jelas agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kalau perlu, ada juru bicara. Bahkan bisa diseleksi. Supaya apa yang menjadi program dan rencana Pemprov bisa tersampaikan dengan jelas kepada publik,” sebutnya.
Ia menambahkan, substansi kebijakan sebenarnya bisa saja diterima masyarakat, namun cara penyampaian yang kurang tepat seringkali menimbulkan kesalahpahaman.
“Kadang masyarakat sebenarnya bisa saja setuju, tapi cara menyampaikannya harus tepat. Kalau tidak, yang muncul justru ketidaknyamanan,” pungkas Agus.
