MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkapkan jumlah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang meninggal saat mengikuti latihan dasar bela negara dan manajerial bertambah menjadi lima orang.
Pihak Kementerian Pertahanan menyatakan duka cita mendalam Pihak BPSDM Kemhan menegaskan bahwa sebelum mengikuti Latsarmil, seluruh peserta telah lolos seleksi kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat.
“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional, dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya lima peserta program SPPI KDKMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial,” kata Kepala Badan.
Kemhan bersama TNI mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan, pengawasan medis, dan mitigasi risiko bagi puluhan ribu peserta program yang tersebar di berbagai wilayah.
Angka kematian beruntun yang tinggi dalam program pelatihan untuk pengelola sipil ini memicu kritik keras dari publik dan pengamat.
Diketahui, Korban merupakan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang gugur akibat kelelahan ekstrem, heat stroke, hingga serangan jantung.
Berikut adalah daftar korban yang meninggal dunia selama masa pendidikan:
1. Yonanda Muhammad Taufiq (wafat 17 Juni 2026) di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja akibat cardiac arrest.
2. Anisa Muyassaroh (wafat 18 Juni 2026) di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan akibat heat stroke.
3. Novia Rahmadhani Sihotang (wafat 22/23 Juni 2026) di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta akibat komplikasi TB.
4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (wafat 25 Juni 2026).
5. Nola Dya Sari (wafat 26 Juni 2026) di Dodik Bela Negara Kalimantan.
Atas insiden ini, muncul beragam reaksi warganet di berbagai platform media sosial, publik dan warganet mempertanyakan urgensi pelatihan semi-militer bagi para lulusan sarjana yang tujuannya mengelola koperasi di desa.
Netizen menyoroti beban latihan yang dianggap terlalu berat dan tidak relevan dengan tugas dasar mereka. Mereka mendesak agar proses rekrutmen dan porsi latihan dievaluasi agar tidak lagi memakan korban jiwa.
Kalangan pengamat dan aktivis hak asasi manusia, termasuk dari Imparsial mengecam kegiatan ini sebagai bentuk militerisasi di ruang sipil. Pengamat menilai pelatihan fisik ekstrem tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi tata kelola ekonomi dan keuangan koperasi.
