MEDIA MATARAKYATNEWS || SULUT, 12/7/2024 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewajibkan seluruh Kepala Desa (Kades), Ajudan Bupati, Wakil Bupati (Wabup) dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) untuk menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Peraturan tersebut sebagai salah satu bentuk upaya mendorong pencegahan korupsi. “Untuk sosialisasi terkait hal ini menjadi kewenangan masing-masing kabupaten melalui Inspektoratnya”.
Berdasarkan Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPK RI Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Hal tersebut merujuk penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Kepala Desa termasuk penyelenggara negara karena merupakan pejabat yang memimpin pemerintahan di tingkat desa, yang merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Kades bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengelolaan anggaran desa.
Dalam ketentuan tersebut, penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN, sehingga penetapan Kades sebagai wajib LHKPN merupakan langkah yang tepat. dimana saat ini Dana mengalir Deras ke Desa.
Kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Wali Kota wajib menerbitkan Peraturan Kepala Daerah terkait LHKPN yang di antaranya berisi siapa saja penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN. Peraturan kepala daerah ini memberikan batasan berdasarkan pertimbangan keefektifan pelaporan LHKPN.
Penetapan wajib lapor merupakan kewenangan dari masing-masing instansi pemerintah daerah. Desa sendiri berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Penetapan Kades sebagai wajib LHKPN merupakan salah satu peningkatan pemenuhan MCP KPK-RI dan dalam upaya pencegahan korupsi terhadap anggaran dana desa.
LHKPN sangat penting karena menjadi indikator pencegahan terjadinya korupsi di masing-masing daerah
Hal tersebut sesuai dengan permintaan KPK pada saat monitoring center for prevention (MCP) program percepatan pencegahan korupsi di daerah.
RED-MATARAKYATNEWS
Editor : Nj/VT
