MEDIA MATARAKYATNEWS || MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465. Penetapan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp320.835 atau 8,02 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp4.002.630.
Keputusan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E melalui Keputusan Gubernur Nomor 297 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027, yang diumumkan pada Jumat (20/11/2026).
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Buruh Nyiur Melambai (FSB-NM) menyebut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara harus dibarengi dengan ketegasan pemerintah dalam penegakan aturan yang konsisten merupakan aspek krusial agar kebijakan upah tersebut benar-benar berdampak nyata di lapangan.
“Penegakan aturan yang konsisten penting agar kebijakan upah benar-benar berdampak nyata bagi buruh”. Kata Vraiser Telew Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Nyiur Melambai.
Menurut Vraiser, Kebijakan tanpa pengawasan ketat dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), banyak pelaku usaha yang berpotensi abai dan memberikan upah di bawah standar minimal yang diatur hukum.
“Kebijakan tanpa ketegasan dan aturan hukum yang jelas justru akan menimbulkan iklim usaha yang tidak setara bagi pengusaha dan pekerja”. Ujar Vraiser Telew yang juga menjabat Ketua Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Minahasa Utara
Tak hanya terkait persoalan kepatuhan perusahaan, Telew juga mengingatkan pentingnya penerapan struktur dan skala upah bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih.
Telew menjelaskan, Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan dan hal ini telah diatur dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
Bagi pekerja, pengabaian ketentuan upah minimum oleh perusahaan berdampak langsung pada kesejahteraan sehari-hari hingga hak-hak jangka panjang yang melekat pada besaran upah.
“Jika dampak ekonomi dan kesejahteraan buruh terabaikan, maka kebutuhan hidup layak (KHL) pastinya tidak terpenuhi, sehingga terjadi penurunan daya beli. Pekerja kesulitan menutup kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal, transportasi, serta tabungan darurat”. Jelasnya.
FSBNM berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE tidak berhenti pada pengumuman kenaikan UMP, tetapi juga memperkuat pengawasan ketenagakerjaan agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh pekerja. Karena, keberhasilan kebijakan pengupahan bukan hanya diukur dari besarnya kenaikan UMP, tetapi juga dari kepastian bahwa hak pekerja dipenuhi dan pengabdian pekerja dihargai melalui sistem pengupahan yang benar-benar adil.













