MEDIA MATARAKYATNEWS || SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP), dalam acara Peluncuran dan Dialog Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut. Sabtu, (31/5/2025).
Gubernur Yulius Selvanus, dalam penyampaiannya memaparkan tentang model, pengelolaan sampai penyaluran KMP serta hasil pencapaian dari pembentukan Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan, di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Ada sebanyak 1.701 KMP telah berhasil dibentuk, dari total 1.839 desa dan kelurahan, yang ada di Sulut. Angka tersebut, cukup mengesankan. Pembentukan KMP ini, sudah melalui proses musyawarah khusus yang melibatkan langsung masyarakat desa. Dari angka tersebut, terlihat respon yang sangat positif dari masyarakat, terhadap program pengembangan ekonomi yang berbasis koperasi ini.
Pengurusan pembentukan KMP sendiri, tengah dalam proses pengurusan administrasi. Ada sebanyak 49 KMP, telah resmi memiliki badan hukum, dan siap untuk beroperasi. Sedangkan sebanyak 425 KMP, saat ini sedang dalam tahap pengurusan akta notaris, masih menunggu untuk perampungan pengurusan berkas administrasi.
“Keberhasilan ini, menunjukkan kolaborasi dan sinergi yang efektif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa/Kelurahan, beserta masyarakat Sulut. Koperasi Merah Putih, diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan perekonomian desa, tapi juga dapat memberdayakan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang baru, “ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Acara peluncuran dan dialog tersebut, merupakan momentum penting bagi Sulawesi Utara untuk mempercepat proses pembentukan dan penguatan KMP. Turut hadir dalam kegiatan acara, Peluncuran dan Dialog Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Yandri Susanto. Kehadiran Menteri Desa dalam kegiatan ini, merupakan dukungan dari Pemerintah pusat, terhadap upaya pengembangan ekonomi berbasis koperasi di Sulut.
Selain itu, turut hadir perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Hendrik Siahaya, untuk memastikan aspek legalitas koperasi melalui layanan pengesahan badan hukum. Dimana Ditjen AHU berperan memberikan pendampingan hukum, termasuk penerbitan akta notaris dan pengesahan Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Lebih lanjut lagi, Gubernur mengatakan bahwa, melalui pembentukan Koperasi Merah Putih ini, diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, dalam membangun ekonomi desa yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan, untuk memastikan keberhasilan dari program tersebut, bagi masyarakat Sulawesi Utara. “Pungkasnya.
RED-MATARAKYATNEWS
NICXON A.S
