MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) masih cukup tinggi, yakni sekitar 70 persen dari total kebutuhan nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, masyarakat diminta berperan aktif dalam menjaga ketahanan energi dengan menggunakan energi secara bijak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, meski sebagian besar pasokan LPG masih berasal dari luar negeri, kondisi distribusi dan ketersediaan saat ini tetap terjaga dengan baik, termasuk selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.
“Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau sudah masak, sudah. Jangan boros. Ini kita betul-betul minta bantuan rakyat dalam memakai energi yang bijaksana,” ujar Bahlil saat melakukan peninjauan di Solo, dikutip Okezone Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, pemerintah terus bekerja keras memastikan pasokan energi tetap stabil di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia. Selain mengamankan suplai dari berbagai negara, pemerintah juga mengoptimalkan sumber energi domestik guna mengurangi ketergantungan impor.
Namun demikian, Bahlil menekankan bahwa upaya pemerintah tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Ia mengimbau agar penggunaan energi, khususnya LPG rumah tangga, dilakukan secara efisien dan tidak berlebihan.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, yang justru dapat mengganggu distribusi energi di lapangan. Pemerintah memastikan hingga saat ini tidak ada antrean signifikan di SPBU maupun dalam distribusi LPG selama periode Lebaran.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga energi, termasuk LPG bersubsidi, agar tidak memberatkan masyarakat. Ia menyebut koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk mencari skema terbaik dalam menjaga keberlanjutan subsidi di tengah tekanan fiskal.
“Dalam kondisi krisis sekalipun, arahan Bapak Presiden jelas, bagaimana agar rakyat tidak terbebani. Subsidi tetap kita jaga,” pungkasnya.
