MEDIA MATARAKYATNEWS || MINUT, 30/04/2025 – Bupati Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung, mewakili Kabupaten Minahasa Utara, mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri RI melalui Zoom Meeting. Selasa, (29/04/2025).
Rapat Kerja, dan RDP bersama komisi II DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri tersebut, dilaksanakan di ruang DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang diikuti secara langsung oleh Gubernur, dan melalui zoom meeting oleh Bupati dan WaliKota. Dalam rapat ini, dibahas tentang sejumlah isu penting terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu juga, ada pembahasan terkait dana transfer Pusat ke Daerah.
Diskusi difokuskan pada alokasi anggaran, dan optimalisasi penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat, untuk mendorong pembangunan Daerah. Selain itu, rapat juga membahas tentang peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dalam meningkatkan perekonomian Daerah dan pelayanan publik.
Dalam RDP tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling secara langsung menyampaikan kepada komisi ll DPR RI, tentang semua potensi pendapatan asli Daerah. Selain itu, disampaikan pula kendala dan tantangan yang dihadapi dari Daerah hingga Kabupaten dan Kota. Menanggapi hal tersebut, Bupati Minut Joune memberikan tanggapannya terkait dengan hal itu.
“Terkait dengan ini, kami Pemerintah Kabupaten Minut, harus melakukan langkah untuk mengatur tata kelola keuangan
Daerah, sesuai dengan IInstruksi Presiden, (Inpres) nomor.1 tahun 2025 tentang penghematan, “ujar Bupati Joune Ganda.
Selain itu, ada isu penting lainnya yang dibahas, diantaranya adalah pengelolaan kepegawaian. Dalam Rapat tersebut, dibahas mengenai penataan dan penyelesaian tenaga honorer, khususnya dalam konteks kebijakan moratorium honorer, dan program pengadaan Pegawai Pemerintah, dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, juga turut memberikan masukan dan pandangan terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang dibahas dalam rapat. Beliau menekankan pentingnya, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Minahasa Utara.
Rapat kerja ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam membangun Minahasa Utara yang lebih maju dan sejahtera. Rapat ini juga, mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperhatikan isu-isu penting dan berkontribusi terhadap pengembangan daerah secara keseluruhan.
RED-MATARAKYATNEWS
NICXON A.S
