MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu sore, 28 Oktober 2026. Aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini mengusung gerakan dan tagar #IndonesiaSadar serta diinisiasi oleh aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar).
Massa aksi menegaskan bahwa gerakan ini adalah milik seluruh warga sipil yang menuntut perubahan. Aksi ini sempat memanas dan diwarnai ketegangan saat aparat kepolisian memblokade jalan untuk menghalangi massa masuk ke titik utama Bundaran HI, yang berujung pada aksi saling dorong dan penyalaan flare merah.
Gerakan aksi ini membawa “Lima Perintah Rakyat” (LAPAR) sebagai bentuk evaluasi kritis terhadap dua tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka:
-
Krisis Ekologis: Mendesak penetapan status bencana nasional untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntut integrasi tata kelola lahan.
-
Kedaulatan Anggaran: Menuntut APBN digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan mendesak penghentian pemborosan anggaran negara demi kepentingan politik berkedok program populis.
-
Kesejahteraan Sosial: Menuntut penurunan biaya pendidikan, penyediaan lapangan kerja berkualitas, serta pemerataan akses layanan dasar.
-
Reformasi Hukum & Anti-Korupsi: Stop penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan serta berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara total.
-
Hak Sipil & HAM: Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Beberapa politisi menilai demonstrasi ini merupakan alarm keras bahwa komunikasi publik pemerintah tersumbat. Pemerintah diminta tidak defensif dan segera memprioritaskan penyelesaian masalah ekonomi riil seperti tingginya biaya hidup dan lapangan kerja, alih-alih berfokus pada megaproyek politik.
Sekretaris Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Firre An Suprapto, menilai bahwa rentetan aksi bertajuk #IndonesiaSadar ini adalah sinyal demokrasi yang sehat, bukan gangguan ketertiban. Menurutnya, karena tuntutan mahasiswa bersifat lintas isu (ekonomi, hukum, sosial, lingkungan), pemerintah tidak bisa sekadar menjawab secara normatif. Istana dituntut melakukan evaluasi kebijakan berbasis data agar ketegangan di ruang sipil tidak terus meningkat.
