MEDIA MATARAKYATNEWS || Nabire – Front Rakyat Bergerak atau FRB di Nabire Papua Tengah akan turun jalan pada besok 7 April 2026 dengan tiga tuntutan utama yaitu tutup PT. Freeport Indonesia, Bubarkan MRP dan Kembalikan Otonomi Khusus Otsus.
Menurut FRB, Momentum 7 April 2026 menandai 59 tahun Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (1967–2026) sebuah tonggak sejarah yang hingga kini masih menyisakan konflik panjang di Tanah Papua.
Sejarah mencatat bahwa, Tahun 1936 ekspedisi geologi menemukan cadangan mineral di Grasberg.
Tahun 1960 Freeport mulai melakukan eksplorasi. Tahun 1967, kontrak karya ditandatangani sebelum Papua menentukan nasibnya melalui Pepera 1969.
FRB Menegaska hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi global didahulukan dibanding hak politik rakyat Papua.
Penemuan PT. Freeport Indonesia Sejak (1936) Jean Jacques Dozy menemukan cadangan emas dan tembaga di Pegunungan Jayawijaya (Ertsberg–Grasberg).
Ekspedisi Freeport (1960). Freeport melakukan survei dan menemukan potensi besar tambang.
Trikora (1961). Konflik Indonesia, Belanda meningkat, Papua menjadi arena geopolitik Perang Dingin.
Peristiwa 1965. Perubahan kekuasaan nasional membuka jalan bagi investasi asing.
Kontrak Karya Freeport (1967). Ditandatangani tanpa melibatkan rakyat Papua, memberi hak eksploitasi penuh kepada Freeport.
Pepera (1969). Dilaksanakan secara tidak demokratis, hanya melibatkan 1.025 orang dari ratusan ribu rakyat Papua.
FRB menilai masuknya Freeport merupakan bagian dari, Neo-kolonialisme (kolonialisme modern) Penguasaan sumber daya oleh korporasi global, Negara menjadi fasilitator kepentingan kapital, Rakyat adat mengalami marginalisasi
Perampasan tanah adat, Deforestasi dan kerusakan ekologis, Kemiskinan struktural, Pelanggaran HAM, Pengungsian massal akibat operasi militer,” ujar FRB dalam pernyataan resmi tersebut.
FRB menyinggung Hak ulayat masyarakat adat diabaikan, Otonomi Khusus tidak dirasakan rakyat, Ketimpangan ekonomi ekstrim, Militerisasi wilayah untuk kepentingan investasi, Institusi politik tidak mewakili aspirasi rakyat
Mereka mendesak Tutup PT. Freeport Indonesia, Kembalikan Otsus yang adil dan berpihak pada rakyat, Bubarkan MRP yang tidak representatif, Hentikan operasi militer di Papua Dan Berikan hak menentukan nasib sendiri secara demokratis
Seruan aksi, Front Rakyat bergerak juga mengajak bahwa seluruh elemen rakyat, Mahasiswa & Pelajar, Buruh, Tani, Nelayan, Mama-mama Pasar, Kaum miskin kota, Aktivis & Pemuda, Tokoh adat, agama, perempuan dan Rakyat OAP & Non-OAP terlibat dalam aksi demonstrasi.
Mereka menyoroti, Papua bukan tanah kosong, Papua adalah tanah hidup, tanah adat, dan tanah perjuangan.
“Eksploitasi atas nama investasi adalah wajah baru penjajahan, perlawanan rakyat adalah jawaban sejarah,” berikut tulis Front Rakyat bergerak dalam pernyataan resminya yang di terima media ini.
Titik aksi, pertama pasar karang, dua Depan Hotel Adamant, tiga siriwini, Empat SP satu, Lima Depan Uswim. dengan sasaran aksi kantor DPR Papua Tengah.
Penangung jawab Aksi :
Eko Vinsent (Korlap Umum)
