MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan bahwa temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC mengenai penurunan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto akan dijadikan bahan kajian internal dan evaluasi pemerintah.
Berdasarkan rilis survei nasional SMRC per Juli 2026, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo mengalami penurunan signifikan. Kepuasan publik (approval rating) merosot ke angka 51,1 persen pada Juli 2026, dari yang sebelumnya mencapai 81,2 persen pada November 2025.
Sentimen negatif atau ketidakpuasan masyarakat melonjak dari 16 persen menjadi 46,9 persen pada periode yang sama. Adapun faktor pemicu penurunan ini dipengaruhi oleh memburuknya persepsi warga terhadap tiga sektor utama, yaitu kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum.
Menanggapi pergeseran angka tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dinamika survei politik dinilai wajar dan fluktuatif. Tiap lembaga riset memiliki metodologi serta hasil yang bisa berbeda-beda tergantung waktu pengambilan data.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pihaknya bersama jajaran internal tengah mempelajari serta mengkaji temuan tersebut bersama beberapa hasil riset lembaga survei lainnya, seperti Indikator Politik Indonesia yang dirilis Burhanuddin Muhtadi.
“Iya, tentu jadi bahan evaluasi. Hasil survei itu adalah berupa masukan-masukan yang nantinya kita komparasikan dengan keadaan pada saat ini di lapangan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Dasco menambahkan, hasil survei tersebut merupakan masukan penting. Data ini nantinya dikomparasikan dengan kondisi aktual di lapangan serta survei pembanding dari lembaga lain. Jika hasil kajian selaras dengan realitas, pemerintah diharapkan mengambil langkah penyeimbang untuk memperbaiki kinerja.
Sementara itu, Pengamat ekonomi, Yanuar Rizky menilai hasil survei tersebut menunjukkan persoalan ekonomi masih menjadi penentu utama persepsi publik terhadap pemerintah. Menurut dia, kebijakan pemerintah menahan harga BBM melalui subsidi belum cukup untuk mengatasi keresahan masyarakat.
“Kekecewaan terbesar masyarakat justru datang dari kenaikan harga bahan pokok. Artinya, menahan harga BBM saja tidak cukup,” ujar Yanuar dikutip Antara.
Ia mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok mengindikasikan adanya struktur biaya lain di luar harga BBM yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah. Pelemahan nilai tukar rupiah, kata dia, berpotensi meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya berdampak pada harga barang serta penciptaan lapangan kerja.
Selain tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo, survei tersebut juga mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat berada di angka 49 persen. Adapun penilaian terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan menunjukkan 51,06 persen responden menilai pemerintah berjalan sesuai harapan, sedangkan 48,95 persen lainnya menilai kinerja pemerintah masih berada di bawah ekspektasi
