MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, hingga maksimal tiga orang, yang nantinya berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan pada 20–21 November 2026 di tengah momentum pencarian sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI.
Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki tiga wakil presiden (wapres) yang masing-masing berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar Ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” kata Sultan, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Sultan, setiap wilayah Indonesia memiliki karakter, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda sehingga kepemimpinan nasional perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan.
Ia juga menilai, lebih dari satu wapres diperlukan untuk membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan yang sangat banyak.
“Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi Dan tentunya kinerja para Kepala Daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” imbuh Sultan.
Namun, usulan tersebut belum sejalan dengan Pasal 4 Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Usulan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin agar Indonesia memiliki hingga tiga wakil presiden memicu beragam sorotan tajam dari publik dan media. Secara garis besar, kritik terfokus pada hambatan konstitusi, pembengkakan anggaran, dan ketepatan waktu penyampaian wacana di tengah proses penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah media seperti Kompas.com menyoroti bahwa usulan tersebut belum sejalan dengan Pasal 4 Ayat 2 UUD 1945, yang secara tegas mengatur bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, negara harus melakukan amandemen UUD 1945 terlebih dahulu, yang secara teknis tidak mungkin dilakukan secara instan untuk pengisian jabatan yang sedang berlangsung saat ini.
Di platform media sosial seperti Instagram, wacana ini menuai gelombang skeptisisme dan sindiran dari masyarakat terkait efisiensi pemerintahan:
Warganet mempertanyakan urgensi penambahan wapres mengingat kabinet sudah memiliki puluhan menteri, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), serta staf khusus yang bertugas membantu presiden.
Publik mengkhawatirkan penambahan jabatan tinggi negara akan membebani keuangan negara untuk gaji dan fasilitas pejabat, yang dikhawatirkan berujung pada kenaikan pajak masyarakat.
Muncul berbagai komentar sinis di media sosial yang menyindir bahwa wacana ini terkesan hanya untuk bagi-bagi kursi kekuasaan atau memunculkan usulan tandingan secara satir agar setiap pulau memiliki presiden sendiri.
Publik juga menyoroti kejanggalan momentum usulan ini, karena dilontarkan saat Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan dua nama calon wapres pengganti Gibran untuk diajukan kepada MPR.
Wacana ini juga dibaca publik dalam konteks dinamika politik saat ini, di mana nama Sultan Baktiar Najamudin sendiri sempat disebut-sebut oleh sejumlah pihak masuk dalam bursa kandidat cawapres dari luar Pulau Jawa.







