MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menghadiri rapat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) bersama DPR-RI. Penyampaian ini, merupakan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Tahun 2026, yang bertempat di gedung DPR-RI, Jakarta. Selasa, (20/05/2025).
Dalam penyusunan KEM-PPKF 2026, Pemerintah dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental dari lanskap tatanan dan tata kelola dunia. Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi, sangat penting untuk diperkuat dan dijaga, di tengah suasana gejolak dunia, dan persaingan global yang meruncing.
Kebijakan fiskal 2026, diarahkan pada penguatan daya tahan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 strategi jangka menengah, yaitu:
* Ketahanan energi.
* Ketahanan pangan.
* Program pendidikan.
* Program kesehatan.
* Makan Bergizi Gratis (MBG).
* Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.
* Pertahanan semesta.
* Akselerasi investasi dan perdagangan global.
Di samping itu, APBN harus tetap dijaga agar tetap sehat dan kredibel. Optimalisasi pendapatan Negara, dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Penguatan kualitas belanja, dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional, dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Menteri Sri Mulyani, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa, di tengah berbagai tantangan global, kita perlu terus bekerja keras serta meningkatkan kolaborasi, dan persatuan antar komponen bangsa. Untuk itu, Pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan pandangan, terutama dari DPR-RI, untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan ekonomi Indonesia. “Pungkas Menkeu.
RED-MATARAKYATNEWS
NICXON A.S
