MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA -Kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai mulai menimbulkan tekanan terhadap kondisi fiskal di sejumlah pemerintah daerah. Sebanyak 490 pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kondisi tersebut membuat ratusan pemda diprediksi membutuhkan tambahan dana dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) sekaligus memenuhi kebutuhan operasional minimum.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena menggambarkan tantangan fiskal yang sedang dihadapi banyak daerah.
Menurut Purbaya, sebagian besar pemda yang terdampak tidak memiliki ruang fiskal yang cukup sehingga tambahan anggaran dari pemerintah pusat berpotensi menjadi solusi agar pelayanan publik tetap berjalan dan hak para aparatur sipil negara dapat dipenuhi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah lebih dulu melakukan efisiensi belanja operasional dan biaya pemeliharaan. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan masih menyelesaikan proses rekonsiliasi untuk menentukan daerah yang benar benar membutuhkan tambahan anggaran, dengan skema top up disebut sebagai langkah terakhir apabila efisiensi belum mampu menutup kebutuhan.
Pemerintah pusat membuka peluang menambah anggaran bagi 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membiayai kegiatan minimum setelah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
