MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 pada 12 Juli 2026 Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia mendapat laporan banyak petani Indonesia kini bisa berlibur ke luar negeri. Pernyataan ini memicu kritik dan sorotan dari netizen di media sosial karena dinilai tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Presiden Prabowo mengaku menerima laporan sudah banyak petani Indonesia yang mampu berlibur ke luar negeri.
“Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Nggak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang,” ujar Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut dinilai melukai hati para petani karena kontras dengan beban hidup yang mereka hadapi sehari-hari di lapangan, pasalnya hingga saat ini para Petani masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dan harga pupuk nonsubsidi sangat mahal, Nilai jual hasil panen seringkali jatuh saat panen raya, tidak sebanding dengan modal tanam sehingga banyak petani kecil terpaksa berutang untuk modal awal karena minimnya bantuan finansial.
Publik mendesak pemerintah untuk mencocokkan laporan “asal bapak senang” dengan data riil di desa-desa. Netizen meminta fokus dialihkan ke perbaikan distribusi pupuk dan stabilitas harga, bukan klaim kesejahteraan yang prematur.
Masyarakat menyayangkan absennya transparansi data resmi mengenai jumlah dan kategori “petani” yang dimaksud oleh Presiden. Kritik ini menuntut agar pemerintah melakukan audit internal terhadap asal-usul laporan tersebut agar kebijakan yang diambil nantinya tidak salah sasaran.
Klaim kesejahteraan petani dianggap tidak sejalan dengan realitas di mana hak atas tanah petani kecil sering terancam oleh proyek-proyek agraria skala besar berbasis korporasi.
Para pengamat menilai Prabowo dikelilingi oleh jajaran pejabat atau pembisik yang hanya memberikan laporan manis tanpa basis data riil. Ketiadaan detail inilah yang justru membuat publik penasaran sekaligus geram. Berdasarkan analisis para pengamat, asosiasi pertanian, dan reaksi publik.
Kritik utama dari publik adalah generalisasi kata “Petani”. Menggunakan istilah “petani” secara umum untuk menggambarkan segelintir pengusaha sukses dinilai tidak adil bagi jutaan petani kecil di desa-desa yang saat ini masih berjuang keras demi bertahan hidup.
