MEDIA MATARAKYATNEWS || SULAWESI UTARA – Migrasi intelektual dan tenaga kerja muda (brain drain) dari daerah menuju kota-kota besar merupakan tantangan nyata yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Masa depan Sulawesi Utara berada di tangan generasi mudanya, dan mereka berhak untuk maju serta sejahtera di tanah kelahiran mereka sendiri.
Sayangnya harapan itu kandas, ditengah marakya tenaga kerja berbondong-bondong mencari kesejahteraan di luar daerah, Jika pengabaian ini terus berlanjut, ancaman mandeknya kemajuan Sulawesi Utara adalah sebuah keniscayaan yang sangat nyata.
Aktivis dan Tokoh Masyarakat Vraiser Telew, SE mengatakan ketika ruang gerak dan insentif untuk organisasi kepemudaan nirlaba serta komunitas kreatif lokal terus dibatasi oleh kuota formalitas dan anggaran seremonial, dampaknya akan merembet ke seluruh sendi pembangunan daerah. Apabila potensi pemuda di daerah terus diabaikan, para anak-anak muda kreatif, ahli teknologi, dan pemikir kritis asal Sulut akan terus memilih bermigrasi ke daerah lain bahkan keluar negeri.
“Jika hal itu terus terjadi maka daerah akan kehilangan aset terbaiknya, sementara yang tersisa mengalami stagnasi. Kata Vraiser Telew yang menjabat Sekretaris DPW Federasi Serikat Buruh Nyiur Melambai Sulawesi Utara
Tanpa inovasi dari sektor wirausaha digital dan kreatif pemuda, ekonomi daerah akan terus bergantung pada komoditas mentah dan pariwisata korporat skala besar, yang keuntungannya sering kali tidak dinikmati oleh masyarakat lokal.
“Komunitas lokal justru menjadi penonton di tanah sendiri, salah satu contoh kongkrit destinasi besar seperti Likupang atau Bunaken pada akhirnya hanya akan dikuasai oleh modal asing atau investor luar daerah, sementara pemuda lokal hanya terserap sebagai tenaga kerja upah rendah karena tidak memiliki modal dan kapasitas untuk bersaing”. Jelas Telew.
Menurutnya keterlibatan Pemerintah Sulawesi Utara belum maksimal. Realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa jangkauan informasi, skala bantuan, publikasi, dan eksekusi program kepemudaan daerah belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan organisasi kepemudaan secara merata. Hal ini membuat inisiatif yang ada terasa belum nampak dan dampaknya bagi sebagian besar komunitas nirlaba di Sulawesi Utara.
Sebagai fakta penyeimbang sekaligus bahan evaluasi bersama, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Utara sebenarnya baru saja merilis program bertajuk Talenta Wirausaha Organisasi Pemuda dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Namun, jika melihat detail teknis program tersebut, sangat wajar jika dampaknya dinilai “belum nampak” atau belum terasa signifikan.
Menurutnya, Program Talenta Wirausaha Organisasi yang di rilis baru-baru ini hanya menyeleksi 4 (empat) organisasi kepemudaan kuota dan skalanya terlalu kecil, Nilai insentif bantuan modal usaha hanya 5 Juta/Organisasi (belum dipotong pajak), Angka dan skala ini sangat tidak rasional untuk membangun sebuah unit usaha mandiri di era ekonomi saat ini. Selain itu, buruknya jejaring antar komunitas dan ketimpangan akses informasi membuat program-program strategis seperti ini hanya berputar di lingkaran yang itu-itu saja (gatekeeping), sementara kawan-kawan komunitas di pelosok desa, pesisir, dan kepulauan sama sekali tidak tersentuh.
“Program insentif seperti ini jangan sampai hanya sekedar menjadi kegiatan seremonial tahunan, apalagi program dengan kuota formalitas yang hanya menyasar segelintir organisasi, harus diperhatikan juga sistem mentoring manajemen bisnis jangka panjang yang akuntabel”. Tukasnya.
Ada tiga sektor yang dapat menjadi ekosistem ekonomi baru di Sulawesi Utara agar anak muda tidak perlu lagi merantau ke luar daerah untuk mencari peluang berkembang. Apa saja sektor itu? Sektor Digital, Pariwisata dan Wirausaha Lokal.
“Ketika ruang digital, pariwisata premium, dan wirausaha lokal disatukan, bisa di pastikan pemuda Sulut akan memiliki panggung yang sangat luas untuk menciptakan lapangan kerja mereka sendiri”. Jelasnya.
Sementara itu, fakta dilapangan menunjukan kondisi jejaring komunitas pemuda yang terfragmentasi, berjalan sendiri-sendiri, dan minim kolaborasi adalah hambatan terbesar bagi kemajuan Sulawesi Utara saat ini.
Ketika setiap komunitas terjebak dalam ego sektoral atau sibuk bertahan hidup masing-masing, daya tawar pemuda di hadapan penentu kebijakan menjadi sangat lemah, dan potensi ekonomi kreatif daerah sulit mencapai skala besar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan jajaran pemerintah kabupaten/kota tidak boleh lagi memandang kepemudaan hanya sebagai objek pelengkap seremonial atau target penyerapan anggaran tahunan. Harapan besar dari akar rumput adalah adanya transformasi peran pemerintah dari sekadar “penyelenggara acara” menjadi fasilitator dan akselerator ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan
Pemuda Sulawesi Utara tidak minta belas kasihan, melainkan menuntut hak atas ruang berkembang yang adil di tanah kelahiran mereka sendiri. Jika regulasi dan keberpihakan anggaran ini tidak segera diubah, maka pemerintah daerah secara tidak langsung ikut andil dalam melanggengkan arus brain drain yang merugikan masa depan daerah.
