MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA -Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak kebebasan berekspresi warga negara yang dijamin konstitusi dan meminta pemerintah agar mendengarkan berbagai kritik masyarakat.
Hasto mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kritik publik. Menurut Hasto, suara masyarakat harus didengar dan direspons melalui kebijakan yang adaptif.
Menurut Hasto, suara masyarakat harus didengar dan direspons melalui kebijakan yang adaptif. Ia memperingatkan bahwa menutup ruang kritik dapat memicu gejolak sosial, seraya menyinggung pengalaman Revolusi Nepal sebagai contoh.
“Ketika kritik ditutup dengan tembok-tembok kekuasaan, maka yang terjadi seperti kasus Nepal,” ujar Hasto di kutip Baliexpres.id pada Senin (20/7/2026)
Hasto menegaskan PDIP tidak menginginkan Indonesia mengalami situasi serupa. Ia menilai tradisi musyawarah yang dimiliki bangsa Indonesia seharusnya menjadi jalan utama dalam menyelesaikan persoalan dan merespons aspirasi masyarakat.
Ia juga menyoroti dugaan kasus korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kritik publik yang perlu dievaluasi pemerintah. Menurutnya, berbagai suara masyarakat, termasuk terkait pemberantasan korupsi, harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Hasto membantah tudingan soal tudingan PDIP berada di balik berbagai aksi demonstrasi. Ia mengingatkan agar ruang kritik tidak ditutup-tutupi dan menyebut tindakan mencari kambing hitam atas gejolak mencerminkan watak kekuasaan yang otoriter.
