MEDIA MATARAKYATNEWS || SULUT – Mendagri Tito Karnavian Semprot Kepala Daerah yang hobi rekrut honorer Siluman. Tito dengan nada tinggi meminta seluruh kepala daerah untuk menyetop total rekrutmen tenaga honorer baru. Pasalnya, banyak dari mereka yang direkrut tanpa skill administrasi yang jelas, melainkan hanya bermodal status “mantan tim sukses” saat Pilkada!
Sayangnya, sikap tegas pemerintah pusat tersebut menjadi bahan ocehan diberbagai Platform sosial media, Nitizen merasa apa yang di sampaikan Tito justru menunjuk ke Pemerintah Pusat.
Berikut ini tanggapan-tanggapan Nitizen di platform media sosial;
“Praktik itukan dicontohkan dari pemerintah pusat tho pak. Coba apa latarbelakangnya sehingga kementrian sampe membengkak begitu? Kan salah satunya mengakomodasi para tokoh yang dianggap berperan dalam pemenangannya”.
“Terus mantan kepala BGN, dan kepala BGN yang sekarang bukannya timses Prabowo yang ngak punya keahlian bagian makanan dan gizi”.
“Kalau pejabat pusat bagaimana pak Tito yang gagah? Kalau mo dilihat sebenarnya pejabat di daerah itu penurut dan mampu mencontoh yang ada. Seperti kita jadi murid “kerjakanlah soal berikut seperti contoh”.
Beragam tanggapan itu kemudian viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa mereka dipertontonkan dengan drama komedi yang serialnya tak berujung.
Ferdinandus seorang warga Serei Likupang Timur mengatakan, bagaimana pusat mencontoh ke daerah, harusnya dibenahi awal di pusat.
“Atur dulu dipusat pak, daerah pasti ikut dan menyesuaikan”. Kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa dipemerintahan ini justru ada beberapa tokoh seperjuangan politik kemudian diangkat menjadi pejabat bahkan tanpa kompetensi dibidangnya.
“Dipusat yang harusnya berbenah diri. bagaimana tidak, Kementrian justru banyak yang duduk di tempat bukan kompetensinya. Saya contohkan saja yang lagi viral saat ini, Kepala BGN baik yang lama maupun yang baru sama saja. Ujarnya”.
Diketahui sebelumnya, usai rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa praktik nepotisme berkedok honorer ini hanya akan menjadi bom waktu yang membebani keuangan negara dan kepala daerah periode berikutnya.
“Mohon maaf, dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun, mereka menuntut diangkat menjadi PPPK atau PNS. Setelah itu, beban APBD jadi sangat berat!” tegas Tito pada Senin, (8/6).
APBD Habis buat Gaji Pegawai, Rakyat Dapat Apa?
Mantan Kapolri ini mengingatkan bahwa Undang-Undang telah membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Faktanya, saat ini banyak daerah yang megap-megap karena anggaran mereka habis hanya untuk menggaji pegawai, bukannya membangun fasilitas publik.
Daripada memelihara titipan tim sukses yang tidak kompeten, Tito meminta kepala daerah mengalihkan anggaran untuk kebutuhan riil masyarakat: Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, Meremajakan fasilitas sekolah yang hampir roboh, Memenuhi fasilitas dan tenaga kesehatan di daerah terpencil.
Warning Keras: Honorer Sudah Dimoratorium!
Pemerintah pusat kini mengambil langkah tegas. Opsi menahan rekrutmen baru sudah harga mati karena status tenaga honorer sebenarnya sudah dimoratorium. Kepala daerah yang ngeyel terancam harus memperketat dan memotong tunjangan pegawai mereka demi menyeimbangkan postur belanja.
Tito juga menyarankan daerah meniru Pekanbaru yang sukses mendongkrak PAD dari Rp 800 miliar menjadi Rp 1,2 triliun bukan dengan memeras rakyat atau memperbanyak pegawai, melainkan dengan mempermudah izin investasi.
Sampai kapan APBD kita mau dijadikan ajang balas budi politik? Kepala daerahmu masih hobi rekrut honorer siluman?
