MEDIA MATARAKYATNEWS || JAKARTA – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) secara tegas menolak rencana Badan Gizi Nasional untuk menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah. Pengusaha menolak Surat Edaran BGN yang meniadakan operasional program MBG tersebut.
Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony mengatakan bahwa salah satu dampaknya adalah relawan di SPPG tidak dapat bekerja dan tak mendapatkan honor.
“Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur. Supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk,” ujar Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony dalam konferensi pers. Kamis (18/6/2026).
Sementara itu, masyarakat umum dan netizen menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah adalah hal yang rasional, wajar, dan tepat sasaran.
Kebanyakan masyarakat mempertanyakan urgensi menyalurkan makanan ke sekolah saat siswa sedang libur. hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan publik, sebenarnya siapa yang paling membutuhkan MBG ini?
Banyak pihak sepakat bahwa menyalurkan makanan saat libur sekolah tidak logis. Menghentikan sementara Program MBG saat libur sekolah serta menyetop insentif harian dapur gizi (SPPG) diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp3 triliun
Protes dari kalangan pengusaha (Gapembi) terkait hilangnya honor relawan dan omzet supplier justru menuai kritik balik dari publik. Masyarakat menilai hal tersebut membuktikan bahwa program ini kerap dianggap sebagai ladang bisnis semata, bukan murni karena kepedulian terhadap gizi anak.
Penutupan sementara operasional SPPG selama libur sekolah juga didukung oleh pengamat dan kampus (seperti UMY) agar pemerintah bisa melakukan audit dapur gizi dan memperbaiki tata kelola program.
