MEDIA MATARAKYATNEWS || MINAHASA UTARA – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berfokus pada pengendalian inflasi, stabilisasi harga pangan melalui pasar murah bersubsidi, serta penurunan angka kemiskinan. Langkah ini berdampak nyata dalam menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) di Kabupaten Minahasa Utara tercatat angka 1,00% dengan IHK 114,30 ini sangat baik dan menguntungkan bagi stabilitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Minahasa Utara, Vraiser Telew mengapresiasi kerja nyata Bupati Joune Ganda yang mampu mengendalikan Inflasi di tengah gejolak ekonomi global.
“Hal ini sangat luar biasa, Beliau mampu beradaptasi dan melakukan langkah taktis yang membutuhkan sinergi bersama instansi terkait, hal ini bertujuan agar ketersediaan pasokan pangan memadai, dan juga kelancaran distribusi, sehingga terjangkau bagi masyarakat. Ucapnya”.
Menurutnya, dampak dari kebijakan ekonomi dan pangan tersebut, inflasi bisa terkendali karena, efisiensi anggaran diarahkan langsung pada sektor penanganan inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.
“Semuanya itu berimbas pada daya beli masyarakat, warga terbantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah gejolak ekonomi”. Ujar Telew.
Lanjut Dia, Dampak program sosial dan pengentasan kemiskinan tentunya akan semakin terarah. Melihat program yang dirancang sedemikian rupa sehinga menjadikannya tepat sasaran untuk keluarga dan individu miskin.
“Pengelolaan keuangan yang optimal tersebut tentunya akan ikut memperbaiki mutu pelayanan publik bagi warga Minut”. Jelasnya.
Selain itu, penguatan kapasitas fiskal daerah juga dilakukan dengan baik. Dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah daerah dapat memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Joune Ganda yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) turut memperjuangkan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait efektivitas penggunaan anggaran serta peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan ditengah efisiensi anggaran pusat.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
