MEDIA MATARAKYATNEWS || MANADO – Tim Task Force DPP Partai Hanura menggelar agenda konsolidasi internal dan rapat teknis di Hotel Four Points by Sheraton Kota Manado, Sulawesi Utara. Selasa, (20/10/2026).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Task Force sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella, ini bertujuan untuk merapikan struktur organisasi dan memperkuat mesin politik partai di daerah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Membangun konsolidasi lintas bidang yang bersifat khusus (adhoc) untuk memastikan kesiapan infrastruktur partai dari tingkat daerah (DPD), cabang (DPC), anak cabang (PAC), hingga ke tingkat ranting.
DPP Hanura menargetkan penataan dan penguatan pengurus organisasi di seluruh Indonesia rampung sepenuhnya agar pada tahun berikutnya mesin partai sudah siap bergerak 100% di setiap daerah pemilihan (dapil).
Kunjungan ke Bumi Nyiur Melambai (Sulawesi Utara) ini dimanfaatkan untuk menyatukan visi pusat dan daerah, membakar semangat kader, serta menerapkan strategi politik yang terukur demi kebangkitan partai di kontestasi politik mendatang.
Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella menargetkan konsolidasi struktur organisasi di seluruh Indonesia rampung pada September 2026.
Partai Hanura menargetkan satu dari enam kursi DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Utara (Sulut) pada Pemilu 2029. Target itu disampaikan Ketua Tim Task Force Partai Hanura, Patrice Rio Capella, di Manado, Selasa 20 Oktober 2026.
Sulut menjadi provinsi ke-23 yang dikunjungi dalam perjalanan konsolidasi nasional Task Force yang dimulai dari Aceh. Tim berencana melanjutkan kunjungan ke 15 provinsi lagi.
Menurut Capella, Hanura di Sulut mulai terkonsolidasi dengan baik dalam 2-3 bulan terakhir. “Semangatnya luar biasa, apinya cepat menyala dibandingkan provinsi lain,” ujarnya.
Pengurus daerah melengkapi struktur 100% di 171 kecamatan. Untuk hampir 3.700 desa, pelengkapan struktur masih berjalan.
“Kalau itu dipenuhi dan kami memberi atensi serius ke Sulut, kami sudah membaca peluang ada satu kursi dari enam kursi DPR RI yang bisa diperjuangkan,” ungkap Capella.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara, Apriano Ade Saerang, S.T., M.Si., menyatakan optimisme partainya menghadapi kontestasi politik mendatang. Ia menargetkan Hanura membentuk satu fraksi di setiap DPRD kabupaten/kota di Sulut.
Menurut Apriano, keyakinan adalah modal utama bagi pengurus partai di daerah. “Sebagai politisi, sebagai tokoh, atau sebagai pimpinan partai di daerah, kalau kita berpolitik tetapi tidak yakin, berarti kita tidak usah berpolitik,” ujarnya.
Ia menyebut keyakinan itu diperkuat oleh kehadiran tim task force DPP di Sulut. Menurutnya, ada jaminan dukungan dari tokoh-tokoh nasional Hanura, di antaranya Patrice Rio Capella dan Sekjen Benny Rhamdani, yang disebutnya sebagai politisi asal Sulut. Ketua Umum Oesman Sapta juga dinilai menambah kekuatan partai.
Apriano menambahkan, Hanura selama ini konsisten ikut dalam kontestasi menjelang pemilu sejak beberapa dekade lalu. Ia juga menyebut sejumlah kader yang pernah menjadi anggota DPR dan maju dalam Pilkada, meski tidak terpilih, tetap berada di Hanura. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu syarat untuk meraih kursi, bahkan kemenangan.
Ia menekankan pentingnya menjaga kesolidan partai. Dukungan DPP, kata dia, bukan soal besar kecilnya bantuan, melainkan motivasi. “Kita saksikan sendiri, bukan persoalan banyak atau tidaknya gizi, tapi ini adalah motivasi,” katanya.
Apriano yakin, ketika jembatan komunikasi antara DPD dan DPP terbangun hingga ke DPC dan PAC, struktur kepengurusan di bawah akan kuat dan mampu melampaui target yang ditetapkan.
Ditanya wartawan soal target, Apriano mengaku tidak muluk-muluk. “Untuk kabupaten/kota, satu fraksi. Itu tidak muluk-muluk,” ujarnya. Alasannya, saat ini Hanura masih memiliki lima anggota DPR aktif.
Melalui konsolidasi terarah dari pusat ini, Ketua DPD Hanura Sulut, Ade Saerang, menyatakan optimisme tinggi bahwa mesin politik Hanura di Bumi Nyiur Melambai akan semakin matang dan solid menyongsong kontestasi politik ke depan.
